Pada september 2011 Jumlah penduduk miskin Kalimantan Selatan mengalami kenaikan sebanyak 3.988 orang. Penduduk miskin keadaan September 2011 tercatat sebanyak 198.611 orang (5,35 %). Pada periode Maret 2011 – September 2011, persentase penduduk di perkotaan menurun, sebaliknya di perdesaan mengalami kenaikan. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami kenaikan. Pada Maret 2011 Indeks kedalaman kemiskinan (P1) 0,81 dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) 0,20. Sedangkan September 2011, Indeks kedalaman kemiskinan (P1) 0,83 dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) 0,22. (data BPS)
Yang pasti menjadi pertanyaan pertama dibenak semua orang adalah dari mana angka – angka tersebut. BPS memiliki 2 jenis data kemiskinan yaitu data kemiskinan makro dan data kemiskinan makro data yang tercantum diatas diambil dari data kemiskinan makro untuk lebih memahami lebih dalam pengertian dan perbedaan kedua data tersebut berikut penjelasannya :
Data Makro Kemiskinan
Data makro kemiskinan adalah data yang hanya menunjukkan jumlah agregat. Data ini dihasilkan dengan menggunakan nilai garis kemiskinan, dimana penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.Garis kemiskinan dihitung berdasarkan rata-rata pengeluaran makanan dan non makanan per kapita pada kelompok referensi yang telah ditetapkan. Kelompok referensi ini didefinisikan sebagai penduduk kelas marjinal.
Komponen Garis Kemiskinan: GK=GKM+GKNM, dimana GKM adalah Garis Kemiskinan Makanan yaitu nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi. Sedangkan GKNM adalah Garis Kemiskinan Non Makanan, yaitu kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.
Data kemiskinan makro ini digunakan sebagai dasar untuk perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan secara makro yang dapat digunakan antara lain untuk:
- Mengetahui jumlah dan persentase penduduk miskin, poverty gap, dan severity index (absolute); dan
- Mengetahui ketimpangan/disparitas akses antar golongan masyarakat: urban/rural, kelompok pendapatan Quintile (relative).
Keunggulan data makro kemiskinan adalah dapat digunakan untuk melihat perkembangan jumlah penduduk dengan berbagai karakteristiknya dari waktu ke waktu berikutnya (time series). Dengan demikian, perencanaan penurunan tingkat kemiskinan dapat dikaitkan dengan perencanaan pembangunan dalam bidang lainnya seperti perencanaan tingkat pertumbuhan, investasi dan peningkatan kesempatan kerja.
Kelemahan data makro adalah tidak dapat menunjukkan identitas individu dan keberadaan/alamat mereka, sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan program-program pembangunan yang bersifat langsung ditujukan kepada masyarakat miskin (targeting), terutama untuk program-program yang ditujukan untuk memenuhi akses terhadap pelayanan dasar (kemiskinan non pendapatan). Untuk tujuan tersebut, dan dalam rangka meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan, pada tahun 2005 Pemerintah melengkapi data kemiskinan dengan data mikro kemiskinan.Data Mikro Kemiskinan
Data mikro kemiskinan diperoleh melalui survey PSE-05 dan diperbaharui melalui PPLS-08, yang dilakukan dengan menggunakan kriteria akses terhadap kebutuhan dasar yang tercermin dalam 16 Kriteria Rumah Tangga Miskin.
Untuk mengetahui intensitas kemiskinan dari Rumah Tangga Sasaran (RTS), RTS dikelompokkan menjadi rumah tangga sangat miskin (RTSM), rumah tangga miskin (RTM) dan rumah tangga hampir miskin/near poor (RTHM). Dasar pengelompokkan tersebut adalah nilai Indeks skor RTS (IRM), yang dihitung dari bobot variabel dan nilai skor variabel terpilih. Dalam kategori diatas, penduduk dalam Rumah Tangga Hampir Miskin (RTHM) dapat diklasifikasikan sebagai penduduk yang berada sedikit diatas garis kemiskinan namun sangat rentan terhadap guncangan ekonomi.Penggunaan Data Mikro untuk Penerima Bantuan Sosial
Bantuan pada Program-Program Perlindungan Sosial yang masuk dalam Klaster-I seperti Raskin dan jamkesmas diberikan kepada seluruh Rumah Tangga Sasaran (RTS), termasuk Rumah Tangga Hampir Miskin (RTHM), walaupun kategori ini berada diatas garis kemiskinan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa RTHM sangat rentan terhadap kondisi perekonomian yang dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami perubahan-perubahan yang signifikan. Ini sesuai dengan tujuan dari Program Klaster-I yaitu untuk memberikan perlindungan terhadap seluruh penduduk miskin dan penduduk yang rentan terhadap kemiskinan. Dengan kebijakan tersebut, data penduduk miskin yang digunakan pada program-program Klaster-I adalah Data Mikro Kemiskinan yang sudah dapat menunjukan identitas individu dan keberadaan/alamat mereka. Dengan demikian target sasaran bantuan menjadi jelas. Data yang digunakan tergantung karakteristik bantuanStrategi Pemerintah dalam Mengurangi Kemiskinan
Strategi besar pemerintah dalam pembangunan nasional adalah dengan menerapkan Four Track Strategy, yaitu: pro growth, pro job, pro poor, dan pro environment. Strategi empat jalur ini ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan (growth with equity) melalui perluasan kesempatan kerja, pengurangan tingkat kemiskinan, dan menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan dengan menekankan pada kelestarian lingkungan. Melalui strategi tersebut diharapkan persoalan kesenjangan juga dapat semakin dikurangi. 4 Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa kantong-kantong kemiskinan masih tetap ada.
Strategi Pemerintah dalam mengurangi kemiskinan ini difokuskan melalui 3 klaster program penanggulangan kemiskinan, yaitu:1. Klaster Pertama
Terdiri dari kelompok program bantuan dan perlindungan sosial terpadu berbasis keluarga, yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin, dan perbaikan kualitas hidup keluarga miskin dengan sasaran rumah tangga sangat miskin(RTSM), rumah tangga miskin (RTM) dan rumah tangga hampir miskin (RTHM). Program utamanya adalah Raskin, Jamkesmas, PKH dan Beasiswa Miskin.2. Klaster Kedua
Merupakan kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat melalui program PNPM Mandiri yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat melalui usaha dan bekerja bersama untuk mencapai keberdayaan dan kemandirian dengan sasaran kelompok masyarakat/kecamatan miskin.3. Klaster Ketiga
Adalah kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil (UMK) yang bertujuan untuk membuka dan memberikan akses permodalan dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil dengan program Kredit Usaha Rakyat (KUR).4. Klaster Keempat
Adalah Kelompok Program yang tidak tercantum diatas.
(www.bappenas.go.id/get-file-server/node/10491)
Tiga tahun belakangan sejak 2009 sampai dengan 2011 angka kemiskinan dikalsel terus meningkat. Ini menjadi pertanyaan besar dengan banyaknya program pemerintah yang di tujukan untuk pengentasan kemiskinan. Apakah program – program ini gagal? Atau ada faktor eksternal yang mengakibatkan kegagalan ini?. Bila program – program ini gagal dimana kegagalannya. Setelah mengikuti beberapa kali rapat membahas tentang evaluasi program kemiskinan guna mencari cara untuk mengurangi dan menghentikan angka kemiskinan serta melihat data – data yang saya dapatkan melalui internet dan instansi – instansi terkait, saya melihat beberapa kekurangan yang terjadi dalam program – program pemerintah bersangkutan dengan hal ini. Tapi sebelum jauh membahas kesana saya akan membawa anda untuk mengintip beberapa kutipan yang saya baca yang berhubungan dengan kemiskinan di indonesia pada Ikhtisar Era Baru Dalam Pengetasan Kemiskinan Diindonesia yang di terbikan oleh World Bank pada November 2006
“Analisis kemiskinan dan faktor-faktor penentunya di Indonesia, dan juga belajar dari sejarah pengentasan kemiskinan di Indonesia, menunjuk kepada tiga cara untuk mengentaskan kemiskinan. Tiga cara untuk membantu mengangkat diri dari kemiskinan adalah melalui pertumbuhan ekonomi, layanan masyarakat dan pengeluaran pemerintah. Masing-masing cara tersebut menangani minimal satu dari tiga ciri utama kemiskinan di Indonesia, yaitu:
strategi pengentasan kemiskinan yang efektif bagi Indonesia terdiri dari tiga komponen:
• Membuat Pertumbuhan Ekonomi Bermanfaat bagi Rakyat Miskin.
Pertumbuhan ekonomi telah dan akan tetap menjadi landasan bagi pengentasan kemiskinan. Pertama, langkah «membuat pertumbuhan bermanfaat bagi rakyat miskin merupakan kunci bagi upaya untuk mengkaitkan masyarakat miskin dengan proses pertumbuhan-baik dalam konteks pedesaan-perkotaan ataupun dalam berbagai pengelompokan berdasarkan daerah dan pulau. Hal ini sangat mendasar dalam menangani aspek perbedaan antar daerah. Kedua, dalam menangani ciri kerentanan kemiskinan yang berkaitan dengan padatnya konsentrasi distribusi pendapatan di Indonesia, apapun yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat akan dapat dengan cepat mengurangi angka kemiskinan serta kerentanan kemiskinan.
• Membuat Layanan Sosial Bermanfaat bagi Rakyat Miskin.
Penyediaan layanan sosial bagi rakyat miskinbaik oleh sektor pemerintah ataupun sektor swasta-adalah mutlak dalam penanganan kemiskinan di Indonesia. Pertama, hal itu merupakan kunci dalam menyikapi dimensi non-pendapatan kemiskinan di Indonesia. Indikator pembangunan manusia yang kurang baik, misalnya Angka Kematian Ibu yang tinggi, harus diatasi dengan memperbaiki kualitas layanan yang tersedia untuk masyarakat miskin. Hal ini lebih dari sekedar persoalan yang bekaitan dengan pengeluaran pemerintah, karena berkaitan dengan perbaikan sistem pertanggungjawaban, mekanisme penyediaan layanan, dan bahkan proses kepemerintahan. Kedua, ciri keragaman antar daerah kebanyakan dicerminkan oleh perbedaan dalam akses terhadap layanan, yang pada akhirnya mengakibatkan adanya perbedaan dalam pencapaian indikator pembangunan manusia di berbagai daerah. Dengan demikian, membuat layanan masyarakat bermanfaat bagi rakyat miskin merupakan kunci dalam menangani masalah kemiskinan dalam konteks keragaman antar daerah.
• Membuat Pengeluaran Pemerintah Bermanfaat bagi Rakyat Miskin.
Di samping pertumbuhan ekonomi dan layanan sosial, dengan menentukan sasaran pengeluaran untuk rakyat miskin, pemerintah dapat membantu mereka dalam menghadapi kemiskinan (baik dari segi pendapatan maupun non-pendapatan). Pertama, pengeluaran pemerintah dapat digunakan untuk membantu mereka yang rentan terhadap kemiskinan dari segi pendapatan melalui suatu sistem perlindungan sosial modern yang meningkatkan kemampuan mereka sendiri untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi. Kedua, pengeluaran pemerintah dapat digunakan untuk memperbaiki indikator-indikator pembangunan manusia, sehingga dapat mengatasi kemiskinan dari aspek non-pendapatan. Membuat pengeluaran bermanfaat bagi masyarakat miskin sangat menentukan saat ini, terutama mengingat adanya peluang dari sisi fiskal yang ada di Indonesia saat kini.”
“adanya dua jalan penting yang telah diambil oleh rumah tangga untuk keluar dari kemiskinan di Indonesia.
• Jalan keluar pertama dari kemiskinan adalah peningkatan produktivitas pertanian. Hal ini bisa terjadi akibat peningkatan produktivitas pada pertanian berskala kecil atau akibat pergeseran ke arah pertanian komersial. Peningkatan produktivitas pertanian sebagai hasil revolusi hijau merupakan salah satu pemicu utama pertumbuhan selama tiga dasawarsa yang bermula pada tahun 1970an. Dewasa ini, harga komoditas dunia yang tinggi telah menopang pertumbuhan output, sedangkan pergeseran tenaga kerja keluar dari sektor pertanian telah menjaga pertumbuhan produktivitas kerja di bidang pertanian. Akibatnya, diagnosa kemiskinan menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan di sektor pertanian tetap menjadi pendorong utama untuk pengurangan kemiskinan. Data panel antara tahun 1993 dan 2000 menunjukkan bahwa 40 persen pekerja pertanian di daerah pedesaan mampu keluar dari jeratan kemiskinan dengan tetap bekerja di sektor pertanian pedesaan.
• Jalan keluar kedua dari kemiskinan adalah peningkatan produktivitas non-pertanian, baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan yang dikotakan dengan cepat. Dalam hal ini, transisi melalui usaha non-tani pedesaan merupakan batu pijakan penting untuk bergerak keluar dari kemiskinan, baik melalui upaya menghubungkan usaha pedesaan dengan proses pertumbuhan perkotaan, atau lebih penting lagi, dengan memasukkan usaha-usaha di daerah pedesaan pinggir kota ke dalam daerah perkotaan. Antara tahun 1993 dan 2002, pangsa pekerja non-miskin di lapangan kerja non-tani pedesaan mengalami peningkatan sebesar 6,7 poin persentase, menunjukkan bahwa peningkatan produktivitas non-pertanian di daerah pedesaan merupakan jalan penting untuk keluar dari kemiskinan. Lagi pula, banyak di antara daerah pedesaan tersebut berubah menjadi daerah perkotaan pada akhir jangka waktu tersebut, yang menunjukkan peranan saling melengkapi antara urbanisasi dan peningkatan produktivitas.”
Mengutip pada salah satu artikel dari world bank lainnya yang di muat oleh salah satu blogger :
“Kelemahan kelas menengah di Kalimantan Selatan adalah pedesaan sangat lambat dalam menghasilkan kelas menengah atau hanya 28 persen. Kondisi ini menimbulkan asumsi bahwa pembangunan di wilayah pedesaan masih tertinggal dibandingkan perkotaan. Masih ada yang salah dengan strategi dan kebijakan pembangunan. Sejauh ini pertumbuhan kelas menengah diakibatkan kenaikan pengeluaran semata, belum menggambarkan kelas menengah yang tangguh dan tahan banting. Gejolak ekonomi yang terjadi semisal kenaikan harga BBM, bisa jadi akan kembali menghempaskan mereka pada kelompok miskin.”
Kutipan diatas cukup memberi banyak informasi apa yang sebenarnya harus kita lakukan dalam melaksanakan pengentasan kemiskinan arahnya sudah jelas dan saya rasa program – program yang ada saat ini sudah mengarah kesana namun yang sekarang jadi kendala adalah pelaksanaannya, mekanismenya dan tujuan pastinya. Itu sebenarnya yang menjadi kendala utama yang terlihat jelas di permukaan. Ketika menganalisa data yang saya dapatkan saya mempunyai banyak pertanyaan dikepala saya, kenapa desa maju atau bahkan sangat maju bisa berada dibawah garis kemiskinan, kalo masalahnya infrastuktur seharusnya itu sudah teratasi karena mereka merupakan desa maju atau sangat maju. Bagaimana desa tertinggal atau sangat tertinggal bisa lepas dari garis kemiskinan apa yang membuat mereka berhasil. Jawabannya belum pasti karena saya baru menganalisa 2 data saja yaitu data angka kemiskinan dan data jenis desa. Lalu saya mulai berpikir bagaimana bila lebih banyak data lagi yang disinergikan misalnya profil desa, data penduduk desa, dan banyak data lainnya mungkin akan memberi jawaban yang lebih bisa digunakan untuk mengatasi masalah ini.lalu kendala – kendala dilapangan juga menjadi masalah utama yang terlihat sangat rentan dimana ketika pengelola daerah tidak mengambil kebijakan sesuai dengan prosedur yang seharusnya sehingga program tidak tepat sasaran. Di beberapa penganggaran program tidak terdapat penganggaran evaluasi dan monitoring padahal apa gunanya sebuah program di laksanakan bila tidak di evaluasi dan monitoring. Ini merupakan kutipan dari buku ikhtisar era baru dalam pengentasan kemiskinan di indonesia yang dicetak world bank pada november 2006, menurut saya ini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk evaluasi program pengentasan kemiskinan dikalsel :
Penentuan Target
Masalah
- Penentuan target merupakan tantangan khusus di Indonesia. Dengan pengelompokan besar di sekitar garis kemiskinan, Indonesia punya sejumlah besar penduduk miskin yang masuk-keluar dari kemiskinan, serta kesenjangan (pendapatan) yang rendah. Hal ini menyulitkan identifikasi penduduk miskin, khususnya di daerah pedesaan.
- Norma-norma budaya, yang mendorong sistem bagi rata manfaat program pada tingkat masyarakat, juga ikut memperlemah penentuan target.
- Belum lama ini Indonesia telah menyusun daftar penentuan target terpadu untuk program Bantuan Langsung Tunai (UCT) , yang berdasarkan evaluasi, masih bisa diperbaiki.
Penyelesaian
- Kembangkan lebih lanjut sistem penentuan target. Bangun sistem penargetan geografis maupun penargetan rumah tangga.
- Variasikan jenis penargetan yang digunakan (tingkat masyarakat vs tingkat rumah tangga) menurut jenis program dan tingkat kemiskinan/ kesenjangan dalam kerangka khusus.
- Libatkan komunitas ke dalam penargetan penduduk miskin untuk memanfaatkan informasi lokal dan memperbaiki efektivitas penargetan. Sosialisasikan kelompok sasaran dengan baik untuk mengurangi sistem bagi rata manfaat program.
- Lakukan verifikasi, pemutakhiran dan penajaman database kemiskinan yang ada. Perlakukan database data tersebut sebagai daftar penduduk miskin organik.
Pengkajian dan Pemantauan Pengurangan Kemiskinan
Masalah
- Untuk memantau kemajuan ke arah tujuan-tujuan pengentasan kemiskinan, perlu ada perbaikan dalam pengumpulan dan penggunaan data.
Penyelesaian
- Perkuat pemantauan dan pengkajian program-program kemiskinan.
- Gunakan secara lebih baik sumber data yang ada untuk memahami secara lebih baik kemiskinan dan dampak program.
- Perkuat sistem-sistem, baik untuk memahami maupun untuk menganalisis kemiskinan dalam konteks desentralisasi
- Gunakan peta-peta kemiskinan dalam penentuan sasaran program
- Kaitkan temuan/hasil pemantauan secara lebih efektif dengan umpan balik kepada (dan rancangan) program- program sektoral, serta untuk digunakan oleh pemerintah daerah. Kembangkan pendekatan untuk memasukkan informasi yang dikumpulkan ke dalam rancangan program.
Written
on February 27, 2012